Subsidi BBM & Listrik Mau Dipangkas? Siap-siap Kelas Menengah Bakal Paling Merana!
Kalcernomics.com - Ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian menyempit memaksa Indonesia berada di persimpangan jalan krusial. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan subsidi energi yang kian membebani APBN, atau memangkasnya dengan risiko menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Isu strategis ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia" yang digelar secara daring oleh Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) bersama LaporIklim. Para pakar menyimpulkan bahwa perbaikan kebijakan subsidi energi harus berjalan seiring dengan percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Transisi Energi Sebagai Strategi Jangka Panjang
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menegaskan bahwa kebijakan energi tidak boleh lagi dinilai secara parsial atau sekadar pemangkasan beban anggaran jangka pendek. Menurutnya, bauran energi terbarukan adalah strategi jangka panjang demi mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan di tengah gejolak geopolitik global.
"APBN harus terus dioptimalkan sebagai peredam kejut (shock absorber) dari gejolak eksternal dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat," ujar Telisa.
Ia menambahkan bahwa transisi energi wajib dilakukan secara inklusif dan bertahap. Integrasi data profil sosial-ekonomi (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan sangat penting agar subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, kelompok masyarakat miskin terlindungi, dan daya beli kelas menengah tidak hancur akibat tekanan ekonomi.
Ancaman Pemiskinan dan Beban Buruh
Dari sisi pekerja, Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI mengingatkan bahwa pemangkasan subsidi energi berdampak langsung pada penurunan pendapatan riil buruh. Biaya energi yang naik memaksa buruh berhemat secara ekstrem, menambah utang rumah tangga, hingga memicu gejolak sosial.
"Pengurangan subsidi juga berpotensi memicu kelangkaan barang dan antrean panjang yang menguras energi serta waktu produktif buruh," tegas Nining.
Sementara itu, Tata Mustasya soroti persoalan skema penentuan penerima subsidi. Pengalaman selama ini yang hanya mengalokasikan subsidi pada desil 1–4 (kelompok paling miskin) berisiko memicu "pemiskinan baru" bagi kelas menengah (desil 5–8) yang rentan merosot kesejahteraannya.
Sebagai salah satu solusi konkret, Tata mengusulkan pemberian subsidi penuh untuk pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap bagi warga desil 5 dan 6. Langkah ini dinilai ampuh menghemat anggaran subsidi energi sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi warga.
Solusi Jangka Panjang dan Pajak Industri Ekstraktif
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, menilai ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia terus rentan terhadap krisis harga global. Menurutnya, transisi iklim tidak boleh mengorbankan masyarakat miskin perkotaan yang paling rentan kena dampak ekonomi maupun kerusakan lingkungan.
Untuk memperlebar ruang fiskal negara tanpa membebankan rakyat, Ashov mengusulkan opsi reformasi fiskal yang lebih berani. "Ruang fiskal bisa dilebarkan dengan pengenaan pajak yang lebih optimal kepada industri ekstraktif," jelasnya.
Para pembicara sepakat bahwa transparansi data, pentahapan kebijakan yang konsisten, serta diskusi publik yang terbuka menjadi kunci mutlak agar kebijakan energi Indonesia masa depan berjalan adil dan berkelanjutan.