Tekanan Geopolitik dan Mundurnya Gubernur BI Tekan Rupiah
Pasca Mundurnya Gubernur BI, Nilai Tukar Rupiah Tertekan
Kalcernomics – Mata uang Garuda kembali tercatat di zona merah pada perdagangan hari ini, Selasa (28/7). Setelah pada hari sebelumnya ditutup melemah 46 poin di level Rp 18.009 per dolar AS, valuasi rupiah diprediksi akan kembali tertekan dalam rentang Rp 18.010 hingga Rp 18.060.
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengidentifikasi dua faktor dominan yang memicu pelemahan mata uang domestik, yaitu sentimen negatif atas pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, serta ketegangan geopolitik yang terus berlanjut.
Ibrahim menjelaskan bahwa pasar memberikan respon negatif terhadap keputusan Perry Warjiyo untuk mundur dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari sebelumnya. Langkah mundur ini dinilai terjadi di tengah tekanan berat akibat pergerakan rupiah yang terus melemah karena memanasnya tensi antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah.
"Untuk perdagangan (28/7) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 18.010-Rp 18.060," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7).
Lebih lanjut, Ibrahim menyoroti adanya intervensi dari berbagai pihak eksekutif dan legislatif terhadap independensi Bank Indonesia di tengah gejolak mata uang. Menurutnya, tekanan terhadap Perry Warjiyo tersebut tidak lepas dari tuntutan perlawanan terhadap pelemahan rupiah, yang pada akhirnya berujung pada pengunduran diri.
Di sisi lain, Ibrahim juga menyinggung mengenai persepsi publik terkait rasio utang negara yang saat ini berada di sekitar 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menekankan bahwa angka rasio utang terhadap PDB tidak bisa dilihat secara tunggal untuk mengukur kesehatan fiskal sebuah negara, meskipun menjadi indikator umum lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF).
Menurut Ibrahim, kualitas penggunaan utang dan kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban tersebut jauh lebih krusial.
"Indikator yang lebih penting untuk diperhatikan adalah rasio pembayaran utang beserta bunganya terhadap pendapatan negara. Indikator tersebut, lebih menggambarkan kemampuan riil pemerintah dalam memenuhi kewajiban utangnya," tutur Ibrahim.
Ia menambahkan bahwa analisis fiskal harus melihat kemampuan riil pemerintah memenuhi kewajiban utang, bukan hanya sekadar menyoroti besaran persentase rasio utang terhadap PDB.