Purbaya Minta Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun untuk 2027
Menkeu Purbaya mengusulkan pagu indikatif Kemenkeu 2027 sebesar Rp49,8 triliun untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung transformasi ekonomi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Usulan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Purbaya mengatakan, secara tren usulan pagu fiskal 2027 relatif sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi.
"Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat," ujar Purbaya.
Berdasarkan fungsinya, alokasi terbesar diusulkan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan diusulkan sebesar Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui lima program utama Kementerian Keuangan guna mendukung berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga memaparkan kinerja positif perekonomian domestik sepanjang 2026 yang dinilai tetap solid di tengah gejolak global. Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun realisasi pembiayaan mencapai Rp379,4 triliun. Pemerintah, kata Purbaya, tetap menjaga defisit dan utang dalam batas aman serta mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.
Dari sisi tata kelola internal, Kementerian Keuangan mencatat peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 dari skala 5 pada 2025. Selain itu, Kementerian Keuangan juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 15 kali berturut-turut atas laporan keuangan Bagian Anggaran 015.
"Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027," pungkas Purbaya.